Tulang Bawang, Lampung —
Pagi itu, lalu lintas di ruas jalan penghubung Rawajitu Selatan menuju Gedung Meneng tampak seperti biasa. Truk pengangkut gabah melintas, sepeda motor warga hilir mudik, dan aktivitas ekonomi berjalan sebagaimana mestinya.
Namun ada satu hal yang kini berbeda: sebuah portal berdiri di tengah jalan.
Bagi sebagian warga, itu adalah simbol kebersamaan—upaya swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak.
Namun bagi yang lain, portal tersebut justru menjadi pengingat bahwa akses publik kini tidak lagi sepenuhnya bebas.
Cerita dari Jalan yang Sama, Perspektif yang Berbeda
Jalan yang menghubungkan Kampung Medasari, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, hingga Gedung Meneng Baru ini telah lama menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.
Seorang petani mengaku tidak keberatan jika harus ikut berkontribusi selama tujuannya jelas untuk perbaikan jalan.
Namun di sisi lain, ada pula pengguna jalan yang mempertanyakan mengapa kontribusi tersebut terasa seperti kewajiban, bukan pilihan.
“Kalau memang gotong royong, harusnya sukarela,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketika Swadaya Bertemu Regulasi
Inisiatif masyarakat untuk memperbaiki jalan sejatinya bukan hal baru. Dalam banyak kasus, swadaya justru menjadi solusi ketika pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah.
Namun, ketika swadaya itu diwujudkan dalam bentuk portal dan pungutan dengan nominal tertentu, muncul ruang diskusi yang lebih luas:
- Apakah jalan berstatus milik provinsi bisa dikelola secara mandiri?
- Siapa yang berwenang mengatur akses jalan tersebut?
- Bagaimana mekanisme pengawasan dan transparansi dana?
Pertanyaan-pertanyaan ini kini berkembang seiring meningkatnya perhatian publik.
Rapat Digelar, Diskusi Belum Selesai
Sejumlah pihak terkait telah melakukan pertemuan untuk membahas kondisi tersebut. Aparat kepolisian, pemerintah kecamatan, hingga dinas terkait turut hadir dalam forum koordinasi.
Namun bagi masyarakat, persoalan ini belum sepenuhnya selesai.
Bukan semata soal ada atau tidaknya portal, tetapi tentang kejelasan aturan dan rasa keadilan bagi semua pengguna jalan.
Lebih dari Sekadar Infrastruktur
Apa yang terjadi di ruas jalan ini bukan hanya tentang perbaikan fisik jalan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan di tingkat lokal berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Bagi petani, ini soal biaya distribusi.
Bagi pengendara umum, ini soal akses.
Bagi pemerintah, ini soal tata kelola dan kewenangan.
Menunggu Kejelasan dari Pemerintah
Dalam situasi seperti ini, masyarakat berharap ada kejelasan dari pemerintah, khususnya pemerintah provinsi sebagai pemilik kewenangan atas jalan tersebut.
Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan bahwa:
- Akses publik tetap terjaga
- Inisiatif masyarakat berjalan sesuai aturan
- Tidak ada pihak yang merasa dirugikan
Penutup: Jalan yang Menghubungkan, Bukan Membatasi
Jalan seharusnya menghubungkan—antar kampung, antar aktivitas, antar kepentingan.
Ketika muncul pembatasan, maka yang dibutuhkan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga kebijakan yang adil dan terbuka.
Karena pada akhirnya, jalan ini bukan milik satu pihak, melainkan milik semua yang melintas di atasnya.
(Tim / Redaksi)
Penulis: Andika
About the Author
