Bogor – Peristiwa hukum yang menyeret seorang pimpinan di Ombudsman Republik Indonesia dalam dugaan perkara korupsi bukan sekadar kabar biasa. Ia menyentuh titik sensitif dalam sistem ketatanegaraan: integritas lembaga pengawas.
Lembaga ini selama ini diposisikan sebagai penjaga kualitas pelayanan publik—tempat masyarakat berharap ketika praktik maladministrasi terjadi. Karena itu, ketika salah satu pimpinannya terseret proses hukum, publik tidak hanya bertanya tentang individu, tetapi juga tentang ketahanan moral lembaga itu sendiri.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dugaan peristiwa tersebut terjadi sebelum yang bersangkutan menjabat. Namun, momentum terungkapnya perkara—yang berdekatan dengan masa awal jabatan—tetap memunculkan kegelisahan publik yang sulit dihindari.
Meski demikian, harus ditegaskan bahwa proses hukum masih berjalan, dan asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama. Penilaian akhir sepenuhnya berada di tangan pengadilan.
Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik adalah fondasi utama legitimasi kekuasaan.
Ketika seorang pejabat di posisi strategis menghadapi dugaan persoalan hukum, maka dampaknya tidak berhenti pada ranah personal. Ia merambat pada persepsi publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Jika dugaan tersebut nantinya terbukti, maka yang terdampak bukan hanya reputasi individu, tetapi juga otoritas moral lembaga pengawas itu sendiri. Dan ketika otoritas moral terganggu, maka efektivitas pengawasan pun ikut dipertanyakan.
Kasus ini membuka ruang evaluasi yang tidak bisa lagi ditunda.
Proses uji kelayakan dan kepatutan selama ini dirancang untuk menyaring figur terbaik—tidak hanya secara kompetensi, tetapi juga integritas. Namun, peristiwa seperti ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah mekanisme yang ada benar-benar mampu membaca potensi risiko, atau hanya berhenti pada formalitas administratif?
Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk memastikan bahwa sistem tidak sekadar terlihat ketat, tetapi juga efektif dalam substansi.
Dalam situasi seperti ini, publik berada di persimpangan antara kehati-hatian hukum dan dorongan untuk mengkritik.
Kehati-hatian penting agar tidak terjadi penghakiman sebelum putusan. Namun, kritik yang rasional dan berbasis fakta juga tidak boleh dibungkam, karena itulah bagian dari fungsi kontrol dalam demokrasi.
Yang dibutuhkan adalah keseimbangan:
tidak tergesa menghakimi, tetapi juga tidak memilih diam.
Langkah aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini patut dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang harus dijaga independensinya.
Penanganan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi menjadi kunci. Karena hanya dengan cara itu, kepercayaan publik dapat tetap dipertahankan, bahkan diperkuat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas tidak berhenti pada sumpah jabatan atau rekam jejak di atas kertas.
Ia diuji dalam praktik, dalam keputusan-keputusan kecil maupun besar, bahkan sebelum seseorang menduduki jabatan publik.
Dan ketika ujian itu datang, yang dipertaruhkan bukan hanya satu individu, tetapi juga wibawa lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ditulis oleh
Kefas Hervin Devananda
Jurnalis Pewarna Indonesia, Penggiat Budaya, dan Aktivis
About the Author
