KLik NEWS Penipuan berkedok kerja sama dengan pejabat tinggi Indonesia kembali terjadi, kali ini dilakukan oleh seorang WNA China. Dengan modus operandi yang licik, WNA China ini berhasil menipu beberapa rekan bisnisnya dengan klaim kerja sama yang tidak terbukti. Kasus ini membuka mata kita tentang betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam berbisnis di Indonesia.
Bayangkan jika kepercayaan Anda yang telah dibangun selama ini tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi. Itulah yang dialami oleh beberapa rekan bisnis WNA China yang tertipu oleh klaim kerja sama dengan pejabat. Kasus ini membuka mata kita tentang betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam berbisnis.
Kasus penipuan WNA China yang mengatasnamakan pejabat tinggi Indonesia untuk membangun kepercayaan dalam bisnisnya merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan rekan bisnisnya, tetapi juga mencoreng nama baik institusi negara dan merusak iklim bisnis di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan penipuan dengan menggunakan informasi palsu atau manipulasi data dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Wajib Izin juga mengatur tentang kewajiban WNA untuk memiliki izin yang sah dalam menjalankan usaha di Indonesia.
Dalam kasus ini, pemerintah dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tentang kewajiban WNA untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional. Jika terbukti melakukan tindak pidana, WNA tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE.
Selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU Keimigrasian, Pejabat Imigrasi dapat melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap WNA yang melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. WNA yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian juga dapat dikenakan sanksi deportasi dari wilayah Indonesia.
Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas terhadap WNA China ini dan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkapkan kebenaran kasus ini. Pengawasan yang lemah terhadap WNA yang menjalankan bisnis di Indonesia harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Kita harus waspada terhadap modus penipuan seperti ini dan tidak mudah percaya pada klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, kita dapat menjaga kepercayaan dan integritas dalam berbisnis dan mencegah kerugian yang lebih besar.
Oleh: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas), Jurnalis Pewarna Indonesia
Tentang Penulis:
Kefas Hervin Devananda alias Romo Kefas adalah seorang jurnalis dan aktivis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan politik. Ia dikenal karena analisis politiknya yang tajam dan komitmennya terhadap kesetaraan, politik kebangsaan, keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, dan pelestarian kearifan budaya lokal Nusantara. Melalui karya-karya jurnalistiknya, Romo Kefas berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut dan memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan beradab. [÷]
About the Author
