Jakarta| Sabtu, 16 Mei 2026 Dinamika internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait pernyataan Ade Armando yang mengkritik sikap partainya sendiri terhadap Grace Natalie. Pernyataan tersebut disampaikan Ade dalam sebuah podcast politik yang tayang dan ramai dikutip berbagai media pada Jumat, 15 Mei 2026.
Dalam podcast tersebut, Ade Armando menyoroti pernyataan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali yang menyebut persoalan hukum terkait polemik video yang menyeret nama Grace Natalie merupakan urusan pribadi, sehingga partai tidak memberikan bantuan hukum secara institusional.
Ade menilai sikap tersebut tidak mencerminkan solidaritas organisasi terhadap salah satu tokoh penting partai.
“Grace itu Dewan Pembina. Tiba-tiba dikatakan tidak akan dibantu. Itu tamparan kedua,” ujar Ade Armando dalam podcast tersebut.
Ade juga menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan dilandasi rasa kecewa pribadi setelah dirinya tidak lagi berada di PSI. Menurutnya, kritik tersebut murni bentuk kegelisahan terhadap arah dan dinamika internal partai.
“Kalau saya masih di PSI, saya akan ribut soal itu. Karena enggak bisa diterima sikap semacam itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Grace Natalie turut memberikan respons atas pernyataan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali tersebut. Dalam keterangannya kepada media, Grace memilih menghormati keputusan dan mekanisme internal partai. Namun ia menegaskan bahwa polemik video yang beredar tidak seharusnya dipahami secara sepihak karena isi video tersebut telah dipotong dan keluar dari konteks pembicaraan utuh.
Grace juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki niat menyerang pribadi Jusuf Kalla maupun pihak tertentu. Ia tetap menghormati Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Meski tidak secara terbuka menyerang balik pernyataan Ahmad Ali, sikap Grace yang memilih tetap tenang dan tidak memperkeruh situasi justru memunculkan simpati publik. Banyak pihak menilai Grace berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi tekanan publik sekaligus dinamika internal partai secara bersamaan.
Namun di tengah klarifikasi tersebut, perhatian publik justru berkembang kepada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana sikap internal partai dalam menghadapi tekanan politik terhadap kader atau tokoh utamanya sendiri.
Sebagai seorang mantan caleg DPRD Jawa Barat VIII, saya melihat polemik ini bukan sekadar persoalan personal antar tokoh politik. Ada persoalan yang lebih substansial, yaitu tentang loyalitas organisasi, arah ideologi partai, serta konsistensi politik yang selama ini dibangun di ruang publik.
PSI sejak awal dikenal sebagai partai yang membawa semangat politik anak muda, transparansi, dan keberanian menyampaikan kritik secara terbuka. Citra tersebut berhasil menarik perhatian sebagian publik, terutama generasi muda perkotaan.
Namun dalam praktik politik nasional, setiap partai tentu menghadapi tantangan elektoral yang terus berubah. Di sinilah muncul pertanyaan publik: apakah perubahan strategi politik yang dilakukan PSI masih berada dalam koridor idealisme awal, atau justru mulai bergerak ke arah pragmatisme politik?
Pernyataan Ade Armando mengenai dugaan rebranding politik untuk mendekati segmen pemilih tertentu menjadi menarik karena menunjukkan adanya dinamika internal yang sedang berlangsung. Dalam politik, perubahan strategi tentu merupakan hal yang wajar. Tetapi perubahan tersebut harus tetap disampaikan secara terbuka dan konsisten agar tidak memunculkan kesan kontradiktif di mata masyarakat.
Publik Indonesia saat ini semakin kritis dalam membaca arah politik partai. Masyarakat tidak hanya melihat slogan dan pencitraan, tetapi juga memperhatikan bagaimana sebuah partai memperlakukan kader, menjaga solidaritas internal, serta mempertahankan konsistensi sikap politiknya.
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi PSI maupun partai politik lainnya. Politik modern bukan hanya tentang membangun citra di media sosial atau menciptakan narasi populer, melainkan juga tentang menjaga kepercayaan publik melalui sikap yang konsisten, transparan, dan berkeadaban.
Perbedaan pandangan di internal partai adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Namun komunikasi politik yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan persepsi negatif di ruang publik dan menimbulkan spekulasi yang tidak perlu.
Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap agar seluruh tokoh politik dan partai dapat menyelesaikan setiap dinamika internal secara dewasa, terbuka, dan mengedepankan etika politik yang sehat demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Oleh: Seorang Jurnalis dan Mantan Caleg DPRD Jawa Barat VIII
About the Author
