Depok – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting (Rakor HLM) Penyusunan Arah Kebijakan dan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi periode 2025-2027 untuk memastikan kesinambungan dan sinkronisasi upaya mengendalikan inflasi daerah.
Rakor Penyusunan Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pengendalian Inflasi ini, dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Kota Depok.
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, rakor HLM TPID ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Depok.
“Tentunya ini sangat penting untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kota Depok periode 2025-2027,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di sela-sela rakor, Rabu (11/09/24).
Sebab, peta jalan pengendalian inflasi Kota Depok untuk periode 2025-2027 harus dapat disusun untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah, dimana yang lebih rinci akan diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lintas Perangkat Daerah (PD) sebagai anggota TPID Kota Depok yang ditetapkan setiap tahunnya pada rencana kerja PD.
“Penyusunan peta jalan ini fokus kepada kesejahteraan masyarakat dengan pencegahan lonjakan harga pada komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi,” kata Imam Budi Hartono.
Dirinya melanjutkan, daya beli masyarakat Kota Depok sendiri tergolong baik, ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang juga baik, diantaranya mampu mengatasi persoalan kemiskinan.
“Kami punya angka kemiskinan terendah se-Pulau Jawa, kalau se-Indonesia kami ke empat, artinya daya beli masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang rendah,” tuturnya.
“Tinggal masalahnya adalah ketersediaan barang yang harus kita perhatikan karena terkait bijak dalam belanja dan enggak ada oknum yang menyimpan barang,” sambung Imam Budi Hartono.
Termasuk, ujar dia, pemerintah yang mempunyai peran penting dalam membuat strategi, agar waktu-waktu yang dianggap genting terhadap inflasi bisa diantisipasi.
“Syukurnya kami selalu dibina Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) setiap Senin rakor, sehingga lebih mudah memahami makro se-Indonesia dan diberi nasihat oleh kementerian,” ujarnya.
“Kami bersyukur Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan itu, sangat konsen terhadap inflasi,” ucap Imam Budi Hartono.
Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) yang menginformasikan berbagai hal tentang inflasi, dan Perangkat Daerah yang telah membuat program kerja, sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah, Kota Depok sudah Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat yang kesulitan bayar BPJS kami sudah bisa talangi,” tuturnya.
“Kota Depok selama ini berkiblat ke Fatmawati dan RSCM. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang, karena sudah ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KiSA) dan RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) dan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI),” terangnya.
Sedangkan untuk persoalan sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah mempunyai program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dengan 7 layanan manfaat.
“Salah satunya bantuan pangan untuk warga tidak mampu, membackup Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dapat dari Kementerian Sosial (Kemensos),” katanya.
“Mudah-mudahan program yang kita buat bisa dirasakan langsung untuk mengatasi inflasi di Kota Depok,” tandas Imam Budi Hartono. (JD)