Sabtu, 21 November 2026

Indonesia Kembali di Dewan ICAO 2026–2028, Apa Artinya?

Indonesia kembali duduk di Dewan ICAO Bagian III untuk 2026–2028 setelah 25 tahun. Simak prioritas yang dibawa dan artinya bagi sektor penerbangan.

Indonesia Kembali di Dewan ICAO 2026–2028, Apa Artinya?
Ilustrasi. Foto: dmncwndrlch/Pixabay

Indonesia kembali menempati kursi Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Bagian III untuk periode 2026–2028. Pemilihan berlangsung dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 di Montreal, Kanada, pada 20 November 2026, dan sekaligus mengakhiri penantian selama 25 tahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepercayaan negara-negara anggota ICAO ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif mendorong kebijakan dan kerja sama penerbangan global yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan ICAO sendiri diawali dengan Air Transport Conference ke-7 pada 16 November 2026, sebelum sidang majelis luar biasa yang berlangsung empat hari kemudian.

Mengapa kursi Dewan ICAO penting

Keanggotaan di Dewan ICAO membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam perumusan kebijakan penerbangan sipil internasional. Posisi ini bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan ruang kerja yang memungkinkan suatu negara ikut menentukan arah standar dan kerja sama penerbangan dunia.

Bagi Indonesia, hal itu berarti kesempatan membawa kepentingan nasional—terutama keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan—ke meja perundingan internasional. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota ICAO atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada para pemangku kepentingan dan insan penerbangan nasional yang mendukung proses pencalonan.

Jejak panjang, lalu jeda 25 tahun

Indonesia terakhir kali menduduki kursi Dewan ICAO pada 2001. Sebelumnya, Indonesia tercatat pernah menjadi anggota Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut sejak 1962. Karena itu, kembalinya Indonesia ke kursi tersebut dinilai sebagai pemulihan posisi yang sempat kosong cukup lama.

Dalam pengumuman resminya, pemerintah menyebut hasil ini juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tidak dijelaskan lebih rinci bentuk arahan tersebut.

Empat prioritas yang akan dibawa Indonesia

Sebagai anggota Dewan, Indonesia berkomitmen memperkuat kontribusi pada sejumlah area. Berikut poin-poin yang disebutkan dalam keterangan resmi:

  • Keselamatan dan keamanan penerbangan, antara lain melalui tindak lanjut hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dan Universal Security Audit Programme (USAP).
  • Dekarbonisasi sektor penerbangan, mencakup implementasi Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) serta pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
  • Pemberdayaan perempuan di sektor penerbangan.
  • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan kerja sama teknis dengan negara-negara anggota ICAO.

“Selama ini Indonesia telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama negara-negara anggota ICAO,” kata Dudy, seraya menegaskan semangat No Country Left Behind dalam menjalankan mandat baru ini.

Yang perlu dicermati pelaku industri dan pekerja penerbangan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan mengawal pengembangan program dan kerja sama teknis tersebut. Perhatian khusus akan diberikan kepada negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas dan konektivitas penerbangan.

Bagi profesional dan calon pekerja di sektor penerbangan, sinyal yang bisa dibaca adalah menguatnya agenda pelatihan, kerja sama teknis, serta pengembangan kompetensi. Namun, hingga keterangan resmi ini diterbitkan, belum ada informasi mengenai skema pelatihan terbuka, jadwal, maupun persyaratan pendaftaran. Karena itu, pantau terus kanal resmi Kementerian Perhubungan dan ICAO untuk informasi lanjutan.

Perlu diingat, informasi resmi soal program pelatihan maupun kerja sama tidak pernah memungut biaya pendaftaran. Waspadai pihak yang mengatasnamakan Kementerian Perhubungan atau ICAO dan meminta pembayaran.

Melalui keanggotaan ini, Indonesia juga berkomitmen mendorong inovasi, kolaborasi, dan penguatan tata kelola penerbangan internasional, dengan harapan terwujud sistem penerbangan global yang semakin selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber berita: Republika Online RSS Feed – ekonomi.republika.co.id

Penulis berita: Dimas Arya Pratama

Artikel ini dibuat dengan bantuan AI berdasarkan sumber berita di atas.

Dimas Arya Pratama

Dimas Arya Pratama

Redaktur Pelaksana