Jumat, 20 November 2026

Sertifikasi Halal untuk UMKM: Langkah dan Manfaatnya

Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban. Bagi UMKM, jaminan halal bisa jadi strategi membangun kepercayaan dan daya saing produk.

Sertifikasi Halal untuk UMKM: Langkah dan Manfaatnya
Ilustrasi. Foto: Tumisu/Pixabay

Sertifikat halal sering dianggap sekadar kewajiban administratif yang harus dilengkapi pemilik usaha makanan dan minuman. Padahal, menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), jaminan produk halal dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa halal bukan hanya urusan makanan, minuman, atau semata-mata urusan agama. Halal menyangkut perlindungan masyarakat, kualitas produk, kepercayaan konsumen, hingga peluang pertumbuhan ekonomi.

Bagi pelaku UMKM, pemahaman ini penting agar pengurusan sertifikat tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi ikut mendorong usaha tumbuh lebih stabil.

Mengapa halal disebut mesin pertumbuhan ekonomi

Dalam keterangan resminya, Haikal menyebut penguatan ekosistem halal nasional perlu dilakukan bersama oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping, dan pelaku usaha. Tujuannya antara lain mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Ia juga mengutip data KNEKS bahwa pada triwulan III tahun 2025 rantai nilai ekonomi halal Indonesia berkontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan nilai sekitar Rp6.400 triliun. Angka itu menunjukkan betapa besar potensi pasar yang bisa disentuh usaha kecil bila produknya terjamin halal.

Karena itu, sertifikasi halal dipandang bukan hanya pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari strategi bisnis: membuka akses pasar, memperkuat merek, dan menyiapkan produk untuk dijual lebih luas, termasuk ke luar negeri.

Tiga fondasi yang dibangun sertifikat halal

Menurut Haikal, ada tiga fondasi penting dalam ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan: transparansi, ketelusuran (traceability), dan kepercayaan (trust).

  • Transparansi. Konsumen memperoleh informasi tentang bahan dan proses produksi suatu produk.
  • Ketelusuran. Asal bahan dan rantai produksi dapat ditelusuri, sehingga klaim halal tidak berhenti di label.
  • Kepercayaan. Kepercayaan konsumen inilah yang menurut Haikal mengembangkan bisnis.

Prinsip halalan thayyiban juga dijelaskan tidak hanya soal ketentuan keagamaan, tetapi mencakup perhatian pada kesehatan, kualitas produk, dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, proses sertifikasi mendorong perbaikan mutu usaha secara menyeluruh, misalnya kebersihan dapur produksi dan seleksi pemasok bahan.

Alur umum mengurus sertifikasi halal

Secara garis besar, pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui sistem layanan BPJPH. Alurnya umumnya mencakup pendaftaran permohonan oleh pelaku usaha, pemeriksaan dokumen dan kecukupan bahan, audit atau verifikasi oleh lembaga pemeriksa halal, penetapan kehalalan produk, hingga penerbitan sertifikat dan hak penggunaan label halal.

Untuk usaha mikro dan kecil, terdapat skema pernyataan pelaku usaha (self-declare) yang alurnya lebih ringkas dan biasanya difasilitasi lewat pendampingan. Karena ketentuan, persyaratan dokumen, dan skema yang berlaku dapat berubah, pastikan Anda mengecek informasi terbaru di kanal resmi BPJPH, termasuk sistem pengajuan daring yang disediakan.

Sebelum mengajukan, siapkan hal-hal berikut agar proses berjalan lancar:

  1. Daftar produk dan bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan kemasan.
  2. Data pemasok bahan beserta dokumen pendukungnya.
  3. Alur proses produksi sederhana, dari penerimaan bahan sampai pengemasan.
  4. Bukti legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, bila disyaratkan.
  5. Pemisahan alat atau area untuk produk yang mengandung bahan tidak halal, jika ada.

Langkah praktis untuk pelaku UMKM

Mulailah dari hal kecil: catat semua bahan yang masuk ke dapur produksi dan pastikan asalnya jelas. Bahan yang tidak terdokumentasi adalah titik lemah paling umum saat audit.

Kedua, jadikan sertifikasi sebagai momentum membenahi standar operasional, bukan beban tambahan. Kebiasaan mencatat dan memisahkan alat produksi akan membantu ketika usaha Anda berkembang dan menambah varian produk.

Ketiga, manfaatkan pendampingan dari lembaga pendamping halal maupun program pemerintah daerah yang menyasar UMKM. Kolaborasi lintas pihak inilah yang disebut BPJPH sebagai kunci membangun ekosistem halal nasional.

Terakhir, gunakan sertifikat halal sebagai bahan komunikasi ke konsumen: cantumkan label halal dengan benar dan jelaskan proses produksi Anda secara jujur. Dengan begitu, sertifikasi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi alat membangun kepercayaan dan daya saing usaha.

Sumber berita: Bisnis – ANTARA News – antaranews.com

Penulis berita: Rizky Maulana

Artikel ini dibuat dengan bantuan AI berdasarkan sumber berita di atas.

Rizky Maulana

Rizky Maulana

Redaktur Wisata & Hiburan