Bogor,22 Desember 2025 Bayangkan ini: panggung politik Indonesia yang penuh keramaian, semua suara berdesak-desakan — lalu tiba-tiba ada yang berdiri tegak, membawa nama yang mengingatkan kita pada apa yang seharusnya ada: kesetaraan.
Kehadiran Partai Setara Indonesia yang yang diharapkan muncul dalam dinamika politik nasional sebagai sebuah kekuatan dan kebangkitan kaum minoritas di Indonesia, dibawah kepemimpinan Pdt Royandi Hutasoit yang akan membawa angin perubahan dalam politik Indonesia. Di Indonesia, nama partai seringkali cuma kata-kata cantik. Tapi “Setara”? Kata itu punya makna yang langsung menyentuh hati dan selaras dengan inti UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas martabat manusia dan hak-hak dasar sebagai makhluk yang berakal dan berperasaan, yang berhak diperlakukan sama dan mendapat perlindungan sama dalam hukum dan peradilan”.
Ini janji tentang kesetaraan yang sesungguhnya: tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah karena agama, etnis, atau tempat tinggal. Pria dan wanita sama haknya (sesuai Pasal 28I ayat (2)). Warga kota dan pedesaan sama aksesnya. Di tengah kesenjangan yang masih terasa jelas hari ini, nama “Setara” seperti pelita bagi mereka yang mencari opsi politik yang benar-benar melaksanakan isi konstitusi.
Sebagai jurnalis yang telah mengawasi panggung politik selama puluhan tahun dan pernah terlibat dalam struktur partai, saya tahu betul: janji saja tidak cukup. Sebuah Partai harus punya program nyata, tidak cuma slogan. Kalau tidak, “Setara” cuma akan menjadi nama di kertas — bukan kekuatan yang bisa ubah dunia sesuai dengan apa yang tertulis di UUD.
Kesetaraan bukan hal yang datang sendirinya. Sejak kemerdekaan, kita sudah lihat banyak orang berjuang untuk membuat semua orang sama hak — sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengutamakan persatuan dan keadilan. Tapi realitasnya? Masih ada yang sulit masuk sekolah, susah dapet kerja, atau merasa terpinggirkan cuma karena latar belakangnya.
Berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri semester I tahun 2025 yang dikolaborasikan dengan BPS RI, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,69 juta jiwa, dengan kelompok minoritas yang cukup signifikan baik dari sisi agama maupun etnis.
– Dari sisi agama: Mayoritas beragama Islam (87,13%), sedangkan minoritas meliputi Kristen (7,36% atau 21,12 juta jiwa), Katolik (3,07% atau 8,80 juta jiwa), Hindu (1,66% atau 4,77 juta jiwa), Buddha (0,70% atau 2,00 juta jiwa), serta penganut kepercayaan dan khonghucu (sekitar 176,9 ribu jiwa).
– Dari sisi etnis: Ada lebih dari 1.340 suku bangsa di Indonesia, dengan suku Jawa sebagai terbesar (40,22%), sedangkan kelompok etnis minoritas lainnya menyusun sekitar 59,78% dari total populasi — termasuk suku Sunda, Batak, Madura, dan banyak suku terpencil di Kalimantan dan Papua yang jumlahnya hanya ratusan orang.
Banyak gerakan kesetaraan pernah ditolak, bahkan diserang — tapi itu yang membuat setiap langkah kecil menuju kesetaraan jadi kemenangan bagi kita semua dan pelaksanaan konstitusi.
Sebagai mantan wakil sekretaris PDS Jawa Barat dan wasekjen Parkindo, saya juga menyadari: banyak orang sudah lama merindukan partai Kristen yang bisa bersinar di kancah nasional — sesuai dengan konstitusi. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, tapi juga negara yang pluralis (sesuai Pasal 29 ayat (2) yang menghargai agama-agama yang ada di Indonesia). Partai Setara tidak cuma berharap menjadi partai yang mewakili satu kelompok, tapi sebagai rumah bersama yang menerima semua minoritas — agama, etnis, apapun — dan juga masyarakat Indonesia secara luas. Ini adalah harapan yang bisa terwujud sambil tetap menjunjung tinggi konstitusi.
Siapa Pdt Royandi Hutasoit yang kini memimpin Partai Setara Indonesia (PASTI) ? Bagi yang mengikuti politik tahun 2000-an, namanya tidak asing — bahkan bagi saya yang pernah bekerja di struktur PDS Jawa Barat periode 2006-2008, ia adalah sosok pemimpin yang memiliki jejak prestasi jelas dan keberhasilan yang membanggakan, semua selaras dengan UUD 1945.
Pada pemilu 2004, di bawah kepemimpinannya bersama Denny Tewu, PDS yang masih tergolong muda meraih keberhasilan yang fenomenal:
– Meraih 2,36 persen suara nasional (sekitar 2,4 juta orang) — cukup untuk mendapatkan 13 kursi di DPR RI dan membentuk fraksi mandiri (sesuai Pasal 22E yang menjamin hak berpartisipasi politik).
– Di tingkat provinsi, PDS raih 52 kursi DPRD tingkat I, dan di tingkat kabupaten/kota 329 kursi DPRD tingkat II — membuktikan jangkauan yang luas di seluruh nusantara, termasuk di Jawa Barat yang saya kenali dengan baik.
– Dalam pilkada periode 2005 hingga Juni 2008, PDS melalui aliansi dengan partai lain berhasil memenangkan 63 posisi kepala daerah — termasuk 8 gubernur, 55 wali kota/bupati — menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan berbagai elemen.
Di DPR, Pdt Royandi memimpin PDS menjadi “pembela pluralisme dan konstitusi” dengan langkah-langkah tegas:
– Tunggal menolak RUU yang tidak ramah pluralisme — seperti RUU Perbankan Syariah dan RUU Pornografi — dengan alasan bahwa undang-undang nasional harus memperkuat NKRI yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
– Berhasil merubah jadwal pemilu dari hari Minggu ke hari Kamis — memastikan umat yang beribadah bisa ikut memilih tanpa harus mengorbankan ibadah (menjamin hak politik sesuai Pasal 22E).
– Meningkatkan anggaran untuk agama minoritas hingga 1.000 persen — menjawab kebutuhan yang lama terabaikan dan sesuai Pasal 29 yang menghargai keragaman agama.
– Memperoleh pengakuan tradisi agama — seperti penggunaan salam “shalom” dan pesta Natal di kompleks DPR — membuat minoritas merasa diterima dan dihargai.
Yang paling luar biasa dan menjadi ciri khas kepemimpinannya: selama dia memimpin PDS, tidak satu pun kader atau pejabat partai yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Di tengah gempuran kasus korupsi yang melanda dunia politik Indonesia saat itu, ini bukti nyata komitmennya terhadap kebenaran, kebersihan, dan nilai-nilai keadilan yang tertuang di UUD 1945 — sesuatu yang saya saksikan secara langsung selama bekerja di PDS Jawa Barat.
Meskipun PDS pernah menghadapi konflik kepemimpinan menjelang pemilu 2009 (yang akhirnya diselesaikan dengan kesepakatan islah sesuai rasa keadilan), prestasi dan keberhasilan yang dia capai tidak bisa disepelekan. Kini, dengan Setara, harapan muncul bahwa nilai-nilai, pengalaman, dan keahlian kepemimpinannya akan membangun partai yang lebih kuat — dengan nilai-nilai spiritualnya sebagai pendorong untuk keadilan yang selaras dengan UUD.
Dengan data jumlah minoritas yang signifikan, Partai Setara bersama Pdt Royandi memiliki peluang emas untuk merangkul kelompok ini dan menjadikan mereka sebagai basis dukungan yang kuat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peluang ini sangat besar:
1. Kebutuhan Minoritas akan Perwakilan yang Tulus
Banyak minoritas merasa kurang terwakili dalam kebijakan nasional dan lokal. Mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang setara. Partai Setara yang mengedepankan kesetaraan dan pluralisme bisa menjadi pilihan yang diinginkan, terutama dengan jejak Pdt Royandi yang pernah membela hak minoritas di parlemen.
2. Ruang Kosong di Peta Politik Nasional
Meskipun beberapa partai sudah mulai melakukkan kebijakan inklusif, masih ada ruang kosong untuk partai yang secara eksplisit dan konsisten menjadikan kesetaraan serta perlindungan minoritas sebagai agenda utama. Partai Setara yang membawa nama “Setara” dan nilai-nilai spiritual yang mempromosikan kasih dan keadilan bisa membedakannya dari partai lain.
3. Potensi Dukungan yang Luas
Dengan total jumlah minoritas agama saja mencapai lebih dari 36 juta jiwa (berdasarkan data 2025), dan jumlah minoritas etnis yang lebih besar, Partai Setara memiliki kesempatan untuk meraih suara yang cukup untuk lolos ambang batas parlemen dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Ini terutama benar jika partai bisa menjangkau minoritas di daerah-daerah yang kurang terjangkau.
4. Sesuai dengan Jiwa Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia adalah negara yang bangga dengan moto “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi satu). Partai Setara yang merangkul minoritas tidak hanya sesuai dengan konstitusi, tapi juga dengan nilai-nilai dasar negara ini. Hal ini akan membuat partai lebih mudah diterima oleh masyarakat luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen.
Kalau Partai Setara benar-benar muncul bersama Pdt Royandi, tantangannya tidak ringan. Pertama, Indonesia sudah punya lebih dari 10 partai yang ada di KPU — masing-masing punya basis sendiri. Setara harus menawarkan sesuatu yang berbeda: solusi nyata untuk pengangguran, kemiskinan, dan kerusuhan sosial — bukan cuma kata-kata, tapi program yang sesuai dengan UUD 1945 yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Kedua, era digital membuat semuanya lebih cepat. Media sosial bisa bikin gerakan besar, tapi juga bisa bikin hoaks cepat menyebar. Setara dan Pdt Royandi harus pintar memanfaatkannya, tanpa terjebak informasi salah yang bisa merusak persatuan yang dijunjung tinggi konstitusi.
Ketiga, kepercayaan publik pada politik masih rendah. Banyak orang pikir politisi cuma cari untung sendiri. Untuk mengubah itu, Setara harus tunjukkan komitmen tulus: pilih calon yang bersih, jalankan program yang bermanfaat, dan jaga jejak masa lalu Pdt Royandi — tidak ada korupsi, cuma keadilan dan rumah bersama bagi semua dengan konstitusi sebagai landasan utama.
Apakah Partai Setara dan Pdt Royandi akan jadi sebuah kekuatan yang mengakomodir kepentingan kelompok kelompok minoritas dalam percaturan politik Indonesia? Hanya waktu yang bisa jawab. Tapi cerita kembalinya Pdt Ruyandi Hutasoit memimpin Partai Politik yang bernama Partai Setara Indonesia (PASTI), dengan ditambah dengan peluang besar merangkul minoritas sesuai data BPS RI, menunjukkan bahwa politik Indonesia selalu penuh kejutan dan peluang. Kalau mereka benar-benar mau maju, mereka harus siap hadapi tantangan — tapi juga punya kesempatan untuk bikin dunia lebih baik, sesuai dengan nama “Setara” dan isi konstitusi Indonesia yang kita junjung tinggi bersama.
Ditulis oleh: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas) — Jurnalis Senior Pewarna Indonesia, Mantan Wakil Sekertaris Partai Damai Sejahtera (PDS) Jawa Barat Periode 2006-2008, ,mantan Wakil ketua Bapilu PSI Propinsi Jawa Barat Periode 2021 – 2023 dan Wasekjen Ormas Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) Periode 2021-2026
About the Author
