Kemendagri Dorong Pengawasan Ketat Program BSPS 2026, Daerah Diminta Pastikan Tepat Sasaran
Humbang Hasundutan – Pemerintah pusat menekankan pentingnya pengawasan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ke Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa peningkatan signifikan target program diikuti dengan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Lonjakan Target Harus Diimbangi Pengawasan
Tahun ini, Sumatera Utara mendapatkan alokasi perbaikan 19.668 unit rumah, meningkat tajam dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.982 unit.
Secara nasional, pemerintah menargetkan 400.000 unit rumah melalui program BSPS.
Dengan lonjakan tersebut, Mendagri menilai diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar program tidak hanya mengejar angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.
Validasi Data Jadi Kunci
Kemendagri menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan, mengingat program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Pemerintah daerah diminta aktif melakukan verifikasi dan memastikan tidak terjadi kesalahan penyaluran bantuan.
Selain itu, transparansi dalam proses pelaksanaan juga menjadi perhatian untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Peran Daerah dan Sinergi Lintas Sektor
Pelaksanaan BSPS tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Mulai dari proses pendataan hingga pengawasan pembangunan di lapangan, seluruhnya membutuhkan koordinasi yang solid.
Pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti pembebasan sejumlah biaya dan pajak terkait pembangunan rumah, guna mempercepat realisasi program.
Gotong Royong Tetap Jadi Fondasi
Di tengah berbagai aspek teknis dan administratif, Mendagri tetap menekankan bahwa kekuatan utama program ini berada pada partisipasi masyarakat.
Konsep rumah swadaya mengharuskan adanya keterlibatan langsung warga dalam proses pembangunan, sehingga nilai gotong royong tetap menjadi fondasi utama.
Apresiasi untuk Humbahas
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga memberikan apresiasi terhadap kinerja daerah, khususnya dalam pemulihan pascabencana.
Percepatan pembukaan akses jalan yang sebelumnya terdampak longsor dinilai sebagai contoh respons cepat pemerintah daerah bersama masyarakat.
Fokus ke Depan
Ke depan, pemerintah berharap pelaksanaan BSPS tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga akurat dan berkualitas.
Dengan pengawasan yang baik dan sinergi antara pusat, daerah, serta masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
(Romo Kefas – Jurnalis)
About the Author
