JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan salah satu isu yang menjadi arus utama perjuangan kaum wanita di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, adalah isu keadilan dan kesetaraan gender. Dimana wanita bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum pria. Meskipun telah diperjuangkan selama beberapa dekade, isu ini masih terus mengemuka, bahkan hingga saat ini.
“Isu kesetaraan gender juga menjadi satu dari empat prioritas isu yang diusung Women 20 (W20) dalam Presidensi G20 Indonesia saat ini. Di samping isu-isu lainnya, seperti isu inklusi ekonomi khususnya pada sektor UMKM, isu ketahanan perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas, serta isu kesehatan yang utamanya akses kesehatan berbasis keadilan gender,” ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Kongres ke-25 Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), di Jakarta, Rabu (9/11/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, untuk mengetahui sejauh apa cita-cita keadilan dan kesetaraan gender telah berhasil diwujudkan, setidaknya ada dua indikator yang dapat dijadikan rujukan. Pertama, indeks pembangunan gender yang menggambarkan perbandingan capaian antara indeks pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.
“Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kurun waktu 2017 hingga 2021, indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Pada tahun 2017, indeks pembangunan gender nasional mencapai 90,96, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 91,27 masuk dalam kategori ‘tinggi’,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, rujukan yang kedua adalah indeks pemberdayaan gender yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi dengan mempertimbangkan tiga faktor. Yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan kontribusi perempuan dalam pendapatan pekerjaan.
Data BPS mencatat indeks pemberdayaan gender di Indonesia juga terus menunjukkan tren perbaikan, meskipun tidak sebesar indeks pembangunan gender. Tercatat pada tahun 2017 indeks pemberdayaan gender sebesar 71,74, meningkat pada tahun 2021 menjadi 76,26.
“Peningkatan indeks pemberdayaan gender ini terjadi pada seluruh komponen indikator, mulai dari keterlibatan perempuan di parlemen yang meningkat dari 17,32 persen menjadi 21,89 persen, partisipasti perempuan sebagai tenaga profesional yang meningkat dari 46,31 persen menjadi hampir 50 persen, hingga kontribusi pendapatan perempuan yang meningkat dari 36,62 persen menjadi 37,22 persen,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengingatkan masih terbuka banyak ruang dan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh kaum perempuan. Misalnya keterlibatan perempuan dalam parlemen yang meskipun sudah meningkat hingga mencapai 21,89 persen, namun masih belum memenuhi kuota 30 persen yang disediakan bagi keterwakilan perempuan di parlemen.
Kondisi tersebut merefleksikan fakta bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan semestinya dapat membangkitkan kesadaran bersama untuk meningkatkan peran perempuan pada berbagai sektor kehidupan. Khususnya dalam perspektif perempuan sebagai sumber daya pembangunan.
“Saya meyakini, dengan soliditas kelembagaan yang dimiliki, PERWARI akan mampu menjadi kekuatan penggerak, generator dan sekaligus dinamisator yang berperan penting untuk memotivasi, menginspirasi, melakukan berbagai langkah terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan, di tengah dinamika perkembangan zaman,” pungkas Bamsoet. (R0K3F45)
About the Author
